Kupang,vista-nusantara.com,-Demi mendukung salah satu program unggulan "Victoryjoss" yakni Tanam Jagung Panen Sapi(TJPS) maka Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menyiapkan anggaran Rp 1 Triliun.
Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan NTT, Lecky Koli saat jumpa pers di kantor Gubernur, Selasa (27/9/2022) siang.
Lecky mengatakan, sudah ada 105 ribu hektar untuk musim tanam 2022-2023. Pada musim tanam 1, Oktober - Maret, lahan yang akan ditanami seluas 68 hektar.
Menurutnya,pada musim tanam April-September 2022, program TJPS dilakukan pada lahan 37 hektar. Hasilnya, sudah dipanen dan dibeli oleh offtaker.
Dia menambahkan TJPS adalah Program yang digaungkan sebagai salah satu program unggulan Pemprov NTT ini dilaksanakan sejak 2019.
Lecky menjelaskan, pemerintah menyiapkan anggaran Rp. 10 juta untuk setiap hektar. Total anggaran yang disiapkan untuk menyuplai bibit, pupuk dan subprodi lainnya mencapai Rp. 1 triliun.
Untuk Pembiayaan TJPS ini lanjut Lecky menggunakan pola kemitraan. Dana tersebut bersumber dari pinjaman kredit usaha rakyat (KUR) dari Bank maupun pembiayaan oleh offtaker.
Lecky mengatakan, program ini tidak bisa hanya menggunakan APBD. Karena itu, Gubernur NTT telah menginstruksikan untuk sistem pembiayaan ini melalui pinjaman.
Karena itu, lanjut Lecky pemerintah menyiapkan biaya produksi Rp. 6 juta. Selain itu Pemerintah juga memberikan biaya tenaga kerja sebesar Rp. 4 juta untuk memenuhi kebutuhan pangan petani selama 4 bulan.
“Itu untuk yang bersangkutan berada tetap dalam rumahnya dan itu setara dengan 100 kilogram beras dalam satu bulan, dalam waktu empat bulan,” ungkap Lecky.
Dengan bibit jagung hibrida, pemerintah menargetkan hasil panen 7 ton per hektar. Bila dihitung menggunakan harga jual jagung Rp 4,000 per kilogram, diperkirakan petani akan mendapatkan Rp. 28 juta dalam satu musim tanam.
Lecky menjelaskan, pasca panen dan penjualan, petani bisa mengembalikan pinjaman di Bank.
investasi ini penting dilakukan untuk menciptakan kemandirian bagi petani.
“Kemandirian mengurangi beban fiskal daerah, karena APBD tidak perlu lagi mengalokasikan biaya-biaya berupa penyediaan pupuk yang begini lama menekan APBD sehingga dia tidak bisa bertumbuh,” tutupnya.
Hadir dalam acara tersebut Kepala Biro Administrasi Pimpinan Provinsi NTT Prisilia Parera