Kupang,vista-nusantara.com,- Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat bersama Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi NTT, melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) tentang Penegakan Hukum, Pemulihan Aset Negara, yang berlangsung di ruang rapat Gubernur NTT Rabu (10/11/21).
Selain menandatangani MOU antara Gubernur dengan Kejati NTT, juga dilakukan pengukuhan Tim kerja penertiban pemulihan dan penyelesaian masalah hukum barang milik daerah provinsi NTT tahun 2021 yang dibacakan langsung oleh Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat.
Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi NTT Yuliyanto dalam sambutannya mengatakan MOU ini dilakukan untuk menyelenggarakan pemerintahan yang transparansi secara digital, bebas dari korupsi, mempunyai semangat integritas yang tinggi. Yulyanto menjelaskan penataan aset daerah ini sebagai bentuk untuk memberikan kepastian hukum yang jelas yang nantinnya memacu timbulnya investasi dengan adanya kepastian hukum yang jelas.
Sementara itu Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat dalam sambutannya mengatakan momentum yang diambil oleh kejaksaan tinggi NTT untuk membantu pemerintah provinsi NTT dalam menertibkan aset-asetnya. Lebih lanjut Viktor menjelaskan jika hal ini tidak dilakukan maka akan memberikan peluang bagi orang lain untuk melakukan tindakan kejahatan. contohnya masih ditemukan kasus tanah milik pemerintah provinsi namun sertifikat yang dikeluarkan atas nama orang perorangan. langkah yang diambil hari ini untuk memberikan kepastian hukum yang jelas sehingga dimasa pemerintahan saat ini kedepannya tidak meninggalkan masalah untuk kepemimpinan berikutnya.
Turut hadir dalam penandatanganan MOU itu Sekda provinsi NTT, kepala badan aset daerah provinsi NTT, sejumlah pejabat lingkup provinsi NTT dan jajaran pejabat Kejaksaan Tinggi NTT.